Anggota DPR Tak Paham Persoalan Kekerasan Seksual

HUT RI 75

ONLINEMEDIA.CO.ID, — Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menyesalkan penundaan pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) oleh DPR dengan alasan adanya pandemi Covid-19. Padahal, situasi kekerasan seksual sekarang ini sudah genting.

“Penundaan berulang ini dapat menimbulkan dugaan bahwa sebagian besar Anggota DPR RI belum memahami dan merasakan situasi genting persoalan kekerasan seksual yang terjadi saat ini,” kata Ketua Komnas Perempuan Andy Yentriyani dihubungi di Kupang, Kamis (2/7).

Ia menjelaskan penundaan pembahasan RUU PKS menjadi kesepakatan dalam rapat koordinasi Badan Legislasi dengan Pimpinan Komisi I s.d. Komisi XI, tertanggal 30 Juni 2020. Padahal, lanjut dia, RUU PKS merupakan program prioritas legislasi nasional sejak 2014.

Ia mengatakan pada saat itu, RUU itu menjadi janji yang digadang-gadang semua calon presiden, partai pengusung, maupun sejumlah calon anggota parlemen di tingkat nasional maupun daerah. “Waktu itu RUU PKS ini justru menjadi janji semua politisi ketika hendak pemilu baik itu di tingkat nasional maupun daerah,” ujar dia.

Yentriyani mengatakan situasi pandemi memang menghadirkan berbagai kendala yang tidak diantisipasi sebelumnya. Namun, Komnas Perempuan perlu mengingatkan pelaporan kekerasan seksual terus bertambah setiap tahunnya dan semakin kompleks, tidak terkecuali di masa pandemi Covid-19 ini.

Komnas perempuan, kata dia, juga mendorong DPR RI melaksanakan komitmennya untuk dengan sungguh-sungguh membahas RUU itu di tahun 2021 bagi kepentingan terbaik korban kekerasan seksual, khususnya perempuan.

Komnas Perempuan mencatat penundaan pembahasan RUU PKS pada periode pertama pembahasannya dipengaruhi oleh desakan untuk melakukan kriminalisasi pada tindakan-tindakan yang dianggap bertentangan dengan susila.

Desakan ini menyebabkan distraksi perhatian para perumus kebijakan yang belum memahami secara utuh persoalan kekerasan seksual, yang sesungguh bukan merupakan persoalan kesusilaan, sebagaimana dikonstruksikan dalam KUHP selama ini.

Sumber : ANTARA

More News