KUHP Masih Lemah Perkuat Dengan RUU PKS – HAPUS KEKERASAN SEKSUAL

HUT RI 75

ONLINEMEDIA.ID, JAKARTA — Dipandang sangat penting pembahasan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolagnas) 2021. Hal ini seiring dengan meningkatnya grafik permohonan perlindungan dari para korban kekerasan Seksual menurut Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

Selama 2016, LPSK menerima 66 permohonan dari kasus kekerasan seksual, kemudian naik menjadi 111 permohonan pada tahun 2017Lalu, melonjak ke angka 284 pada tahun 2018, terus naik pada tahun 2019 menyentuh angka 373. Hingga 15 Juni 2020, kata dia, jumlah terlindung LPSK dari kasus kekerasan seksual sebanyak 501 korban artinya ini menjadi perhatian khususu para anggota DPR.

Livia  mengatakan angka permohonan perlindungan maupun jumlah terlindung LPSK itu belum dapat menggambarkan jumlah korban kekerasan sesungguhnya.

Ia meyakini angka kekerasan seksual sebenarnya lebih besar sebab tidak semua korban mau melanjutkan perkara ke ranah pidana. Karena itu, ia pun menyesalkan keputusan dikeluarkannya RUU PKS dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020. 

 Jumlah terlindung LPSK belum menggambarkan jumlah korban kekerasan seksual yang sesungguhnya karena Pasal 28 UU Perlindungan Saksi dan Korban. mensyaratkan permohonan perlindungan sulit diberikan, salah satunya karena adanya tingkat ancaman yang membahayakan saksi dan/atau korban,” kata Livia.

Kehadiran RUU PKS mampu membantu dan mempermudah penegak hukum menjerat pelaku kekerasan seksual. Apalagi, jenis dan modus kekerasan seksual makin beragam motifnya.

Pada kasus kekerasan seksual, banyak kasus yang proses hukumnya tidak dapat dilanjutkan karena alat bukti dan rumusan norma pasal dalam KUHP kurang, menurut dia, tidak mampu menjangkau bentuk-bentuk kekerasan seksual yang berkembang saat ini sehingga berimplikasi pada cara pandang penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum.

Misalnya bahwa pemahaman pemerkosaan itu dimaknakan sebatas adanya penetrasi alat kelamin pria ke alat kelamin perempuan.

Padahal definisi pemerkosaan telah berkembang dalam berbagai literatur aturan dan praktik hukum di internasional maupun di negara lainnya oleh karena itu RUU PKS perlu di sahkan sebagai bentuk HAK Asasi Manusia mendapat perlindungan Hukum,” ungkap Livia.

More News