Buntut Aksi Anarkis Menolak Omnibus Law, DPRD DKI Minta Usut Provokatornya, Gubernur Anies Ogah Pecat Pelajar

Buntut Aksi Anarkis Menolak Omnibus Law, DPRD DKI Minta Usut Provokatornya, Gubernur Anies Ogah Pecat Pelajar
Buntut Aksi Anarkis Menolak Omnibus Law Dprd Dki Minta Usut Provokatornya Gubernur Anies Ogah Pecat Pelajar
HUT RI 75

Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta, Basri Baco minta Gubernur Anies menjatuhkan sanksi dan peringatan keras kepada pelajar yang mengikuti unjuk rasa penolakan Omnibus Law UU Cipta Kerja pada 13 Oktober 2020.

Tindakan tegas dan sanksi itu untuk memberikan efek jera bagi para pelajar agar tidak dimanfaatkan lagi dalam kerusuhan unjuk rasa.

“Kasih peringatan keras saja agar pada sadar kesalahannya dan supaya tidak terulang lagi. Kalau demo dan anarkis lagi, baru tindak tegas. Kalau perlu jatuhkan sanksi pidana,” ucap Basri kepada Sinarkeadilan.com, Kamis (15/10/2020).

Basri juga meminta Gubernur Anies untuk mengusut penggerak dan provokator yang mengakibatkan ikutnya pelajar dalam demonstrasi Omnibus Law UU Cipta Kerja.

Sebab, menurutnya, tidak mungkin para pelajar di Jakarta ikut aksi unjuk rasa yang berakhir ricuh itu, tanpa adanya provokator atau yang menggerakkannya.

Menurutnya, para penggerak dan provokatornya yang lebih perlu ditindak tegas terlebih dahulu.

“Karena memanfaatkan pelajar yang masih labil ini pada perbuatan biadab. Kasihan generasi penerus kita dikorbankan demi kepentingan pribadi para aktor intelektual ini,” ucap Basri.

Anggota Komisi E ini juga mengatakan agar para pelajar dikontrol ketat sehingga tidak lagi diperalat.

“Sambil kita perketat kontrol di sekolah-sekolah agar tidak terulang lagi,” pungkas Basri.

Saat ditanyai, Basri menegaskan pelajar ini dimanfaatkan.

Sebelumnya, Gubernur Anies bahwa pemerintah DKI Jakarta tidak akan mengeluarkan pelajar yang mengikuti unjuk rasa menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja pada 13 Oktober 2020.

“Kalau orang dewasa melakukan langkah yang salah dia silakan dihukum. Kalau anak-anak ya dididik lebih jauh,” kata Anies dilansir media, Rabu (14/10/2020).

Anies menegaskan, anak-anak sekolah tidak selayaknya dikeluarkan dari dunia pendidikan lantaran hanya karena ikut unjuk rasa menolak Omnibus Law.

“Saya selalu sampaikan, sudah tidak zaman lagi sekarang kalau ada anak bermasalah malah dikeluarkan dari sekolah,” tandasnya

More News