Wakil Ketua Umum OKK LMP Haris Chandra Bamaisyarah Angkat Bicara Terkait Rencana Pengibaran Bendera 21m di PIK

wakil ketua umum okk lmp haris chandra bamaisyarah angkat bicara terkait rencana pengibaran bendera 21m di pik
iklan

Markas Besar Laskar Merah Putih adakan konferensi pers terkait atas rencana pengibaran bendera sepanjang 21 meter di daerah PIK Jakarta Utara yang di duga telah dilakukan oleh oknum anggota LMP yang tidak sah.

H. Adek Erfil Manurung, SH selaku Ketua Umum Laskar Merah Putih mengklarifikasi bahwa adanya rencana pengibaran bendera di PIK pada tanggal 17 Agutus 2021 oleh beberapa oknum anggota yang mengatasnamakan dirinya anggota Laskar Merah Putih adalah bukan dari anggota LMP kami, mereka itu semua merupakan oknum anggota ormas LMP yang tidak mempunyai legalitas hukum dan Surat Keterangan Terdaftar Berbadan Hukum (SKTBH) dari Kemenkumham RI, Tegasnya di Markas Besar LMP Jatinegara, Jakarta Timur, Rabu (18/08/2021)

“Perkumpulan Organisasi Kemasyarakatan Laskar Merah Putih dibawah Komando Ketua Umum Laskar Merah Putih, H. Adek Erfil. Manurung, SH periode 2019 sampai dengan 2024 adalah satu-satunya Organisasi LMP yang sah dan diakui oleh pihak Pemerintah sesuai Surat Keputusan Terdaftar Badan Hukum (SKTBH) oleh Direktorat Administrasi Hukum (AHU) Kementerian Hukum dan Ham Republik Indonesia yaitu : No. AHU-0000978.AH.0108. Tgl. 30 September 2020″, Terang Ketua Umum LMP

Lanjutnya, bahwa ketentuan pasal 59 ayat 1 huruf c Perpu no. 2 tahun 2017 tentang perubahan atas undang undang nomor 17 tahun 2013 tentang Ormas, berbunyi : Ormas dilarang menggunakan nama, lambang, bendera atau tanda gambar yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera atau tanda gambar ormas lain atau partai politik.

Haris Chandra Bamaisyarah selaku Wakil Ketua Umum OKK Markas Besar Laskar Merah Putih sangat menyayangkan atas sikap segelintir oknum yang telah mengaku sebagai anggota laskar merah putih yang resmi, karena mereka illegal dan patut diduga telah melakukan pelanggaran protokoler kesehatan berupa kegiatan yang menimbulkan kerumunan.

Miris nya, viral statement dari oknum yang berkerumun tersebut yang menyatakan bahwa kegiatan tersebut bermaksud ingin membuktikan bahwa PIK masih dalam kedaulatan NKRI, apa yang mau dibuktikan ? baik penghuni, pengelola & management PIK itu adalah Warga Negara Indonesia kok, Ujar Chandra.

Dengan ini saya menghimbau agar penghuni dan pengelola PIK dan khsusunya untuk Masyarakat yang Ingin memiliki hunian di PIK tidak terprovokasi, biarlah Pihak Kepolisian Republik Indonesia yang akan mengusut tuntas serta dapat memberikan sanksi tegas atas apa yang telah mereka lakukan sehingga berita ini menjadi viral dan membuat kegaduhan, Lanjut Chandra.

“Kami Ormas Laskar Merah Putih dibawah pimpinan Ketua Umum H. Adek Erfil Manurung, SH selama ini telah bersinergi baik dengan Pihak Pemerintah Pusat, TNI, Polri dan kami sangat mendukung penuh setiap program dan kebijakan yang positif dari Pemerintah”, tutup Haris Chandra Bamaisyarah Selaku Wakil Ketua Umum OKK Markas Besar Laskar Merah Putih.

More News